Langsung ke konten utama

Cryptocurrency Market Regulatory Trends in Indonesia

The Cryptocurrency Data & Regulation in Indonesia (Positive & Negative Side of Bitcoin) was released mid-January 2018 featuring data, price trends, systemic comparisons, market developments, and policy responses, and the legality issues related to cryptocurrency (virtual currency) globally and in Indonesia. Presented in tables, graphics, and tabulations of interest, this data is expected to be a reference of stakeholders in making decisions and responding to cryptcurrency phenomena.

The Cryptocurrency Data & Its Regulation in Indonesia (Positive & Negative Side of Bitcoin) begins with an outline focus of 5 discussions, general concepts, current developments, risks, policy responses, and conclusions. (page 2) Followed by the concept of cryptocurrency or virtual currency that has 4 main characteristics, namely no relators, peer-to-peer, pseudonymity, and no central authority. (page 3)

On page 4, graphics related to the ecosystem of the cryptocurrency (virtual currency) in which there are 4 actors, namely exchangers, wallets, payments, and mining. Go to the next discussion, displayed price developments and virtual currency market capitalization (page 5) of 10 cryptocurrencies with the largest market cap.

On page 6, graphic representation of Bitcoin and Ethereum price developments with a drastic spike. In less than five years, the two largest cryptocurrencies have already posted a 164-fold price spike for Bitcoin and 333-fold for Ethereum. Followed by the trend of Bitcoin price movement in January 2018 (page 7).

Furthermore, the explanation of what is Bitcoin and its challenge in the form of legality of cryptocurrency is discussed in detail on pages 8-10. Recorded at least 18 challenges for the development of cryptocurrency globally.

On pages 11-12, a discussion of the state of the cryptocurrency legality is shown. At least 48 countries do not specifically regulate cryptocurrency, 13 countries legalize it and are classified as money, 3 states restrict the use of cryptocurrency, and 5 states prohibit the use of cryptocurrency. On pages 13-17, there is a distinction between Bitcoin and the traditional banking system, its advantages and disadvantages, its work system and its supporting aspects.

On pages 18-21, there is a description of the risk of cryptocurrency (virtual currency) from the aspects of payment systems and financial system stability, consumer protection, and a number of fraud case studies abroad.

On pages 22-25, a detailed description of the policy responses related to cryptocurrency is referred to in Act No. 7 of 2011 concerning Currency and a number of derivative regulations. This data also shows the views of global figures such as Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, and others related to the phenomenon of cryptocurrency.

Cryptocurrency & Regulatory Data in Indonesia (Bitcoin Positives & Negative Sides) of 29 pages and measuring 4.2 MB is compiled from Bank Indonesia, coinmarketcap, CoinGecko, bitconnect and other reliable sources. Industry data index is the latest feature in duniaindustri.com which displays dozens of data options according to the needs of users. All data is presented in pdf format so that it is easy to download after users perform process according to procedure, ie click purchase (purchase), click checkout, and fill form. Duniaindustri.com prioritizes the validity and validity of the data sources presented.(*)

Source: click here

* Need specific research in Indonesia, there are 149 database, click here
** Need competitor intelligence in Indonesia, click here
*** Need copywriter specialist, click here
**** Need content provider, click here

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Empat Tipe Market Leader dan Karakteristiknya

Ketika berbicara mengenai persaingan bisnis seperti misalnya persaingan pasar, maka kita berbicara mengenai “perang” yang harus dimenangkan. Itu berarti bahwa sebagai pengelola bisnis, Anda harus mengatur strategi jitu untuk “terus survive” memenangkan persaingan. Mengetahui kekuatan pesaing sangat penting bagi strategi perencanaan pemasaran yang efektif.  Pengelola usaha harus terus membandingkan produk, harga, dan saluran promosinya dengan pesaing terdekatnya. Dengan cara inilah pengelola usaha akan dapat menentukan bidang di mana usahanya memiliki keunggulan dan kelemahan kompetitif. Kotler (2002) mengklasifikasikan Persaingan Pasar berdasarkan klasifikasi peranan yang dimainkan oleh perusahaan dalam pasar sasaran, di antaranya: pemimpin pasar (market leader), penantang pasar (market chalengger), pengikut pasar (market follower), dan pengisi relung pasar (market nicher). 1. Pemimpin Pasar (market leader) Merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar ...
9 komentar
Baca selengkapnya

Trend Pasar Vitamin dan Suplemen 2016-2024

  Riset Data Pertumbuhan Pasar Vitamin dan Suplemen 2016-2024 (Kompetisi Pasar Brand Vitamin)  ini dirilis minggu pertama September 2021 menampilkan riset independen, riset data spesifik, data komprehensif, dan market outlook. Riset data ini berisi 56 halaman pdf berukuran 6,89 MB yang dibuat untuk menjadi panduan komprehensif serta referensi bagi investor, korporasi, peneliti, dan berbagai stakeholders secara luas. Riset data ini dimulai dengan menampilkan ulasan singkat (highlights) perekonomian nasional yang terpengaruh dua kejadian besar pada 2019 yakni perang dagang negara maju serta pada 2020 yakni pandemi Covid-19. Ulasan singkat dinamika ekonomi Indonesia dipaparkan secara detail pada halaman 2 sampai halaman 4. Meski diliputi tantangan, masih terdapat peluang terutama dengan mencermati megatrend yang berkembang secara global terutama terkait digitalisasi, hingga 2045. Kemudian beralih ke pemetaan demografi penduduk Indonesia, mulai dari proyeksi jumlah populasi pendud...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Seluruh Pelumas yang Beredar Diwajibkan Sesuai SNI

Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk  komoditas oli pelumas  yang beredar di Indonesia mulai September 2019. Bahkan, untuk mendukung hal itu, disiapkan sanksi tegas berupa pidana dan denda hingga Rp50 miliar bagi pelanggar ketentuan SNI wajib tersebut. "Awalnya,  SNI bagi pelumas  memang sukarela. Namun kalau sudah diwajibkan, maka  semua pelumas  yang beredar di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri harus memenuhi SNI. Dan bagi para pelanggar regulasi ini, mau tidak mau pasti ada sanksi,” ujar Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Kukuh S. Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/3/2019). Menurut dia, ancaman sanksi tersebut diatur dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Terkait pemalsuan SNI atau membuat SNI palsu, misalnya, sesuai 62, para pelaku diancam pidana penjara paling tujuh tahun atau pida...
Posting Komentar
Baca selengkapnya